PUPR Malut Perkuat SDM Konstruksi, Wagub Sarbin: Sertifikat Harus Dibuktikan dengan Kualitas

TERNATE – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kompetensi tenaga teknis. Lima bidang keahlian disiapkan untuk mendukung kualitas pembangunan infrastruktur di daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Sofifi, Senin (9/11/2026), dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan diikuti tenaga teknis dengan fokus pada perencanaan teknis jembatan, pengawasan jalan, penilik gedung dan bangunan, perizinan sumber daya air, serta perencanaan drainase perkotaan.

Program ini merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VII Jayapura, sebagai tindak lanjut pertemuan dan nota kesepahaman Gubernur Sherly Tjoanda Laos dengan Dirjen Bina Konstruksi.

Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto, mengatakan peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga konstruksi menjadi kebutuhan penting dalam menjawab tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.

Menurut Risman, lima bidang keahlian tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan daerah, mulai dari peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, pengawasan mutu pekerjaan, hingga pelayanan teknis bangunan dan pengelolaan sumber daya air.

“Kerja sama ini merupakan tindak lanjut pertemuan dan MoU antara Gubernur dengan Dirjen Bina Konstruksi. Fokus utamanya adalah peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga konstruksi,” ujar Risman.

Dia menyebut, pemerintah daerah menargetkan konektivitas jalan sepanjang 400 kilometer dapat terhubung dengan baik pada 2029. Target tersebut harus didukung tenaga teknis yang mampu memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, kuantitas, dan kualitas yang ditetapkan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan, sertifikasi tenaga konstruksi tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Kemampuan teknis dan pengalaman lapangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalitas aparatur.

“Empat tahun kuliah, menggambar dengan bagus, mendesain dengan bagus, ternyata belum cukup. Kita butuh sertifikat. Di luar negeri itu banyak sertifikatnya,” kata Sarbin.

Namun, Sarbin mengingatkan bahwa sertifikat harus dibarengi kemampuan membaca kondisi riil di lapangan. Sebab, persoalan teknis dalam pembangunan tidak selalu dapat diprediksi melalui perencanaan di atas kertas.

Dia mencontohkan ketidaksesuaian spesifikasi tiang pancang pada salah satu proyek jembatan. Material yang direncanakan berdiameter 50, justru terpasang dengan diameter 40.

Akibatnya, material yang telah didatangkan kontraktor tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa ketelitian dalam perencanaan dan pengawasan sangat menentukan keberhasilan proyek.

Sarbin juga menyoroti penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus benar-benar menyesuaikan harga pasar dan kondisi aktual di lapangan.

“SDM kita harus lebih mumpuni dalam menghitung harga pasar, harga riil di lapangan, serta memprediksi perkembangan dan fluktuasi harga barang. Ketika perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan, dampaknya akan berakibat pada anggaran,” tegasnya.

Selain aspek teknis, Sarbin meminta pembangunan jalan dan jembatan memperhatikan usia pakai, keselamatan, serta pemeliharaan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan tidak boleh sekadar mengejar penyelesaian fisik, tetapi harus memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dia menyinggung masih adanya jembatan yang telah dibangun tetapi tidak dimanfaatkan warga, termasuk pembangunan perumahan di kawasan hutan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Melalui pelatihan ini, kita harus mampu membaca situasi dan kondisi riil di lapangan agar pembangunan benar-benar bermanfaat,” ujarnya.

Sarbin turut menekankan peran strategis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengendalian pekerjaan konstruksi. PPK, kata dia, harus memiliki kemampuan teknis, ketegasan, serta integritas dalam menjalankan kewenangannya.

“PPK seharusnya lebih kuat. Dia diberikan kewenangan mewakili pimpinan dan KPA sehingga harus punya taring yang kuat. Kalau PPK memanggil pelaksana, data harus dibaca. PPK harus memiliki integritas yang lebih kuat,” tandas Sarbin.

Di sisi lain, Risman meminta peserta bimtek memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan melalui instruktur dan narasumber Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Dia berharap, peningkatan kompetensi tersebut tidak hanya menghasilkan tenaga teknis bersertifikat, tetapi juga berdampak terhadap mutu pekerjaan konstruksi di Maluku Utara.

“Sertifikat bukan hanya untuk didapatkan. Kualitas dan kuantitas pekerjaan di lokasi menjadi tujuan utama pelaksanaan bimtek ini,” kata Risman.

Sarbin juga mengingatkan seluruh jajaran PUPR agar memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan meninggalkan ego sektoral. Pembangunan infrastruktur, menurutnya, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Tujuannya satu, kesejahteraan masyarakat. Pembangunan harus selesai, jembatan harus selesai, jalan harus selesai, dan air bersih harus tersedia,” pungkasnya. (@b)