Pangdam MKR-Dikbud Malut Kolaborasi Atasi Persoalan Pendidikan Malut

TERNATE – Persoalan pendidikan di Maluku Utara tidak hanya berkutat pada keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar. Sebanyak 34 ribu anak diperkirakan belum mengakses pendidikan. Kondisi ini menjadi perhatian Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Nefra Firdaus, yang membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menangani persoalan tersebut.

Hal itu dibahas dalam audiensi Pangdam bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), sejumlah kepala dinas terkait, serta anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara di Ternate, Selasa, 10 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Nefra mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara bekerja sama dengan Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha untuk melakukan pendataan dan mengidentifikasi penyebab tingginya angka anak tidak sekolah.

Pendataan dinilai penting untuk mengetahui kendala yang dihadapi anak-anak, termasuk persoalan akses geografis, kondisi sosial, hingga keterbatasan layanan pendidikan di sejumlah wilayah kepulauan.

Pangdam menyatakan kesiapan TNI membantu pemerintah daerah mencari solusi. Salah satu dukungan yang ditawarkan berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur jalan yang selama ini menyulitkan petugas pendidikan menjangkau wilayah terpencil.

Selain akses geografis, kekurangan tenaga pengajar juga menjadi persoalan yang dibahas. Jumlah guru di Maluku Utara diperkirakan masih kurang hampir 6.000 orang.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pangdam mendorong optimalisasi peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendukung sektor pendidikan. Namun, pelibatan personel TNI sebagai tenaga pengajar perlu memperhatikan persyaratan kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kodam juga membuka ruang bagi para komandan satuan untuk memberikan materi pembelajaran di sekolah. Materi yang dapat disampaikan antara lain wawasan kebangsaan, bela negara, dan pembinaan teritorial.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pendidikan karakter sekaligus menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.

Persoalan lain yang turut dibicarakan adalah revitalisasi sekolah. Pangdam menjelaskan, program revitalisasi telah dilaksanakan oleh Kodam, meski belum seluruh sekolah dapat terakomodasi. Salah satu kendalanya adalah masih adanya data sekolah yang belum masuk dalam program tersebut.

Di akhir pertemuan, Nefra menekankan pentingnya sinergi TNI, pemerintah daerah, dan DPRD dalam memperluas akses pendidikan serta mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Ia juga berpesan agar Dinas Pendidikan terus membina karakter generasi muda dan menumbuhkan motivasi mereka untuk mengabdi kepada negara, termasuk melalui TNI.

Kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut pada pendataan, pemetaan kebutuhan, dan langkah konkret untuk menjawab persoalan pendidikan di Maluku Utara. (@b)