Dinas PMD Maluku Utara Pantau Registrasi Posyandu 6 SPM di Kota Tidore Kepulauan
Dinas PMD Provinsi Maluku Utara menggelar koordinasi dan pemantauan registrasi Posyandu 6 SPM di Tidore Kepulauan. Baru 41 dari 151 posyandu yang teregistrasi.
TIDORE — Koordinasi, pendampingan registrasi, dan pemantauan Posyandu 6 SPM Tahun 2026 digelar Dinas PMD Provinsi Maluku Utara di Gedung Perpustakaan, Kota Tidore Kepulauan, Kamis (5/11/2026).
Acara ini bertumpu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Lewat regulasi tersebut, cakupan posyandu menjadi lebih luas, padahal sebelumnya lebih banyak berfokus pada bidang kesehatan.
Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin, memandang transformasi Posyandu 6 SPM sebagai hal yang sangat penting. Menurutnya, sepuluh kabupaten dan kota di Maluku Utara masih perlu didorong agar menerapkannya.
“Untuk itu hari ini kami hadir agar lebih memperkuat pemahaman kita bersama, karena sepuluh Kabupaten/Kota masih harus perlu kita genjot Posyandu 6 SPM ini, dengan hadirnya 6 SPM melalui keterwakilan dari Dinas Kesehatan, Pendidikan, PUPR, Perkim, Sosial dan Satpol PP, tentunya kolaborasi ini untuk meringankan beban-beban tugas dari Posyandu, sehingga tidak ada yang kesannya merampok tugas,” tegasnya.
Rusni menjelaskan bahwa organisasi perangkat daerah terkait sudah memiliki tugas yang terkait dengan Posyandu 6 SPM. Oleh sebab itu, pembagian peran antara posyandu dan setiap OPD harus dijabarkan secara jelas supaya kerja sama berjalan baik.
Rombongan provinsi disambut oleh Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, pimpinan Tim Pembina Posyandu Kota Tidore Kepulauan. Ia berterima kasih karena Tidore dipilih menjadi daerah pertama yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan itu.
“Terima kasih telah memilih Kota Tidore Kepulauan sebagai lokasi pertama, meskipun di tengah padatnya agenda, semoga kehadiran perwakilan Dinas terkait hari ini tidak mengurangi jalannya kegiatan ini,” ungkapnya.
Rahmawati memaparkan, Kota Tidore Kepulauan memiliki 151 posyandu dan 41 posyandu di antaranya telah teregistrasi. Ia menegaskan, monitoring ini perlu dijadikan ajang pembenahan, termasuk bagi pengurus Posyandu 6 SPM yang berasal dari staf kelurahan dan desa.
Kegiatan dihadiri Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Miftah Baay, bersama jajaran, pengurus posyandu provinsi, dan perwakilan OPD terkait. Hadir pula perwakilan Satpol PP, Dinas Sosial, Perkim, PUPR, Pendidikan, dan Kesehatan, juga Pengurus PKK Kota Tidore Kepulauan. (@b)
