KREASI Jadi Instrumen Evaluasi Pendidikan Maluku Utara, Sherly Dorong Literasi dan Numerasi Anak

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menajamkan arah pembangunan pendidikan dasar melalui evaluasi Program KREASI. Bukan sekadar meninjau capaian, forum ini menjadi ruang untuk membenahi strategi, menyatukan kebijakan, sekaligus memastikan program pendidikan memberi dampak nyata bagi anak-anak.

Agenda tersebut mengemuka dalam pertemuan Provincial Steering Committee (PSC) Program KREASI Maluku Utara 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara di Bela Hotel Ternate, Rabu (4/11/2026).

Sambutan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir. Dalam sambutannya, Sherly menempatkan forum PSC sebagai bagian penting dari upaya menyelaraskan pembangunan sumber daya manusia, terutama pada penguatan kualitas pembelajaran dasar, literasi, numerasi, serta perkembangan sosial-emosional anak.

Melalui Sekda, Sherly menegaskan bahwa evaluasi program harus menjadi pijakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan.

“Pertemuan Dewan Pengarah Provinsi Program KREASI sekaligus menjadi titik awal bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk mengevaluasi capaian dan membenahi strategi penyusunan serta pelaksanaan program pembangunan sumber daya manusia,” ucap Samsuddin.

Forum tersebut mempertemukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pelaksana program. Sejumlah mitra yang terlibat antara lain Save the Children Indonesia, Wahana Visi Indonesia, dan Perkumpulan Stimulant Institute.

Program KREASI sendiri telah berjalan sekitar dua tahun di Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai. Pengalaman pelaksanaan di dua wilayah tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, sekaligus praktik baik yang dapat direplikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Sherly juga mengingatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dikerjakan secara parsial. Kesinambungan pendidikan harus menjadi perhatian bersama, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan.

Persoalan literasi dan numerasi, menurutnya, tidak cukup dibebankan kepada dinas pendidikan. Dibutuhkan keterlibatan lintas sektor agar kebijakan dan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan anak.

“Fokus pada hasil dan manfaat nyata bagi anak, terutama dalam peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter,” kata Samsuddin.

Selain aspek pembelajaran, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penggunaan anggaran. Program prioritas harus diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Pertemuan PSC Program KREASI Maluku Utara 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi yang realistis dan dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi landasan perbaikan program pendidikan, khususnya di wilayah dampingan KREASI. Pemerintah berharap penguatan koordinasi lintas sektor mampu mendorong pendidikan dasar yang lebih berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada masa depan anak-anak Maluku Utara. (@b)