Sinen Serahkan Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangan ke DPRD
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyerahkan Ranperda APBD 2027 dan Nota Keuangan kepada DPRD dalam Rapat Paripurna ke-13 yang digelar Senin (16/11/2026).

TIDORE — Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen memberikan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 berikut Nota Keuangannya kepada DPRD. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan ke-I Tahun 2026, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan dan dipimpin Ketua DPRD Ade Kama. Sejumlah pejabat daerah serta 22 dari 25 anggota dewan hadir dalam agenda itu.
Dalam pidatonya, Sinen menyebut penyerahan Nota Keuangan merupakan bagian dari tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Dasar langkah itu adalah Pasal 104 dan 105 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut Sinen, APBD 2027 disusun di tengah tekanan ekonomi dan ruang fiskal yang sempit. Kondisi tersebut dipicu perubahan dana transfer dari Pemerintah Pusat, bertambahnya belanja yang wajib dikeluarkan, dan meningkatnya tuntutan layanan publik.
“Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata Muhammad Sinen.
Arah anggaran 2027 difokuskan pada layanan dasar pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah dan antarpulau, penguatan ekonomi masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.
Di sisi lain, pemerintah daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, optimalisasi aset, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Ia menegaskan, “Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tegasnya.
Pendapatan daerah 2027 ditargetkan sebesar Rp915.461.365.764, terdiri atas PAD Rp82.110.770.924, pendapatan transfer Rp825.863.556.292, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp7.487.038.548. Adapun belanja daerah dipatok Rp986.518.497.631.
Belanja tersebut meliputi belanja operasi Rp779.550.644.929, belanja modal Rp122.119.146.702, belanja tak terduga Rp5.000.000.000, dan belanja transfer Rp79.848.706.000.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diperkirakan Rp73.057.131.867 yang bersumber dari SILPA 2026, sedangkan pengeluaran pembiayaan tercatat Rp2.000.000.000.
Sinen berharap pembahasan bersama DPRD berjalan konstruktif, sehingga APBD yang dihasilkan realistis, bermutu, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan warga.
Ketua DPRD Ade Kama memandang Ranperda APBD 2027 sebagai langkah awal yang penting untuk membaca arah kebijakan pembangunan, daya tahan keuangan daerah, dan prioritas layanan bagi masyarakat.
Ade Kama menambahkan, “APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya keuangan daerah,” ujarnya.
Usai pidato, Wali Kota secara resmi menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPRD. (@b)



