Wagub Sarbin Optimistis 24 Proyek SDA-PUPR Malut Tuntas Akhir Tahun

TERNATE – Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe optimistis 24 paket pekerjaan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dapat dituntaskan hingga akhir 2026. Dari total paket yang dievaluasi, sebanyak 14 pekerjaan telah mencapai progres fisik 100 persen, sementara paket lainnya diminta segera dipacu.

Sarbin menegaskan hal itu dalam rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Bidang SDA bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, di ruang VIP Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Bandara Sultan Babullah, Ternate, Jumat (23/10/2026).

“Dari 24 kegiatan itu, kurang lebih 14 sudah 100 persen. Yang paling rendah sekitar 42 persen dan sangat bisa terkejar,” kata Sarbin.

Untuk mengejar target penyelesaian, Sarbin meminta kontraktor mempercepat pekerjaan melalui penambahan tenaga kerja, penerapan sistem kerja bergiliran atau shift, serta percepatan mobilisasi material ke lokasi proyek.

Ia mengingatkan bahwa optimisme penyelesaian harus disertai komitmen nyata dari kontraktor. Pemerintah provinsi ingin memastikan setiap paket pekerjaan diselesaikan sesuai ketentuan dan target waktu, bukan berhenti pada janji percepatan.

Menurut Sarbin, pekerjaan yang belum rampung masih memiliki peluang untuk dikejar sebelum tutup tahun anggaran. Namun, sisa waktu pelaksanaan menuntut setiap kontraktor menyusun langkah percepatan yang terukur dan menjalankannya secara konsisten.

Paket pekerjaan SDA tersebut tersebar di sejumlah wilayah Maluku Utara, antara lain Pulau Obi, Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Halmahera Barat. Jenis pekerjaan meliputi pembangunan dan rehabilitasi irigasi, penahan ombak, bangunan mitigasi, serta penahan sungai.

Di tengah upaya percepatan, Sarbin mengungkapkan persoalan ketersediaan material sebagai salah satu kendala pelaksanaan proyek. Material yang sesuai spesifikasi teknis terkadang tidak tersedia di sekitar lokasi, sehingga kontraktor harus mencari alternatif yang memenuhi persyaratan atau mendatangkannya dari wilayah yang lebih jauh.

Persoalan tersebut, kata dia, perlu menjadi bahan evaluasi Dinas PUPR, terutama pada tahap perencanaan sebelum pekerjaan ditenderkan.

Sarbin meminta survei lapangan dilakukan lebih cermat dengan memperhitungkan sumber material, kualitas, kapasitas pasokan, dan jarak pengangkutan. Seluruh kebutuhan itu harus dimasukkan secara realistis ke dalam rencana anggaran biaya (RAB).

“Dari proses perencanaan harus lebih baik lagi. Terutama pada saat survei lokasi, harus memastikan material untuk pembangunan diambil dari mana, kapasitasnya, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Sehingga analisis kebutuhan dalam RAB betul-betul dimasukkan,” ujarnya.

Menurut dia, perencanaan yang matang diperlukan agar kontraktor dapat langsung melaksanakan pekerjaan tanpa terbebani kendala mendasar yang seharusnya bisa diidentifikasi sejak awal. Ketersediaan material dan ketepatan perhitungan anggaran menjadi bagian penting untuk menjaga kelancaran proyek.

Rapat evaluasi tersebut turut melibatkan kepala bidang, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan kontraktor pelaksana. Pertemuan itu merupakan lanjutan evaluasi pelaksanaan anggaran PUPR Maluku Utara untuk meninjau perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi hambatan di lapangan.

Setelah evaluasi Bidang SDA, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dijadwalkan mengevaluasi pekerjaan bidang jalan dan jembatan mulai 25 Oktober 2026. Evaluasi dilakukan secara terpisah agar pembahasan lebih terperinci dan setiap kontraktor dapat memberikan kepastian mengenai langkah penyelesaian pekerjaan.

Sarbin berharap evaluasi tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan setiap paket, menetapkan langkah percepatan yang terukur, dan memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai target hingga akhir tahun.

Dengan 14 dari 24 paket pekerjaan SDA telah mencapai progres fisik 100 persen, pemerintah provinsi kini mendorong penyelesaian paket yang tersisa. Sarbin menekankan, keberhasilan mengejar target akhir tahun bergantung pada percepatan di lapangan, kesiapan material, dan komitmen seluruh pihak yang terlibat. (@b)