21.773 Siswa Maluku Utara Ikuti TKA, Abubakar: Jangan Biarkan Geografi Menentukan Mutu Pendidikan

SOFIFI – Sebanyak 21.773 murid kelas XII SMA dan sederajat di Provinsi Maluku Utara bersiap mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dijadwalkan mulai Senin, 26 Oktober 2026. Di balik pelaksanaan tes tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara menaruh perhatian pada satu persoalan mendasar: bagaimana mengukur capaian akademik sekaligus memetakan kesenjangan mutu pendidikan di wilayah kepulauan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengatakan persiapan pelaksanaan TKA telah dilakukan melalui koordinasi dengan satuan pendidikan. Namun, kesiapan sekolah dan peserta bukan satu-satunya faktor yang menentukan kelancaran tes.

Stabilitas pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi, terutama di wilayah terpencil, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Dari sisi pelaksanaan, kita sudah siap. Harapan kami, dukungan listrik dan jaringan telekomunikasi, khususnya Telkomsel, tetap stabil selama pelaksanaan TKA, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis,” kata Abubakar kepada RRI, Kamis, 22 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tantangan pendidikan di Maluku Utara tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan akademik murid. Kondisi geografis, ketersediaan infrastruktur, dan akses terhadap layanan pendidikan turut menentukan kesempatan peserta untuk mengikuti tes secara optimal.

Bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara, gangguan jaringan atau pasokan listrik bukan sekadar persoalan teknis. Jika tidak diantisipasi, kendala tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran pelaksanaan tes dan kesetaraan kesempatan bagi murid di berbagai wilayah.

21.773 Peserta, 532 Satuan Pendidikan

Berdasarkan data Dikbud Maluku Utara, peserta TKA terdiri atas 13.417 murid SMA, 4.597 murid SMK, 17 murid SMA luar biasa (SMA-LB), 2.879 murid Madrasah Aliyah (MA), serta 863 peserta Program Paket C.

Seluruh peserta tersebar pada 532 satuan pendidikan dengan pelaksanaan yang dibagi dalam dua gelombang.

Gelombang pertama berlangsung pada 26–29 Oktober 2026, sedangkan gelombang kedua dijadwalkan pada 31 Oktober hingga 1 November 2026.

Dalam pelaksanaannya, peserta akan mengerjakan tiga mata pelajaran wajib, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Selain itu, mereka mengikuti mata pelajaran pilihan sesuai ketentuan dan pilihan masing-masing.

Besarnya jumlah peserta dan luasnya cakupan wilayah pelaksanaan membuat koordinasi antarsekolah serta dukungan infrastruktur menjadi faktor penting. Pemerintah daerah dituntut memastikan seluruh peserta mendapatkan layanan pelaksanaan yang memadai, tanpa terkendala perbedaan akses antardaerah.

Bukan Penentu Kelulusan

Abubakar menegaskan TKA bukan ujian yang menentukan kelulusan murid. Kelulusan tetap menjadi kewenangan satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, tes tersebut dirancang untuk memberikan gambaran capaian akademik murid secara objektif dan terstandar. Hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi sekolah, guru, dan pemerintah dalam memperbaiki proses pembelajaran.

Dengan data yang terukur, pemerintah dapat mengidentifikasi kemampuan yang telah dicapai peserta didik sekaligus melihat aspek pembelajaran yang masih membutuhkan penguatan.

Hasil TKA juga dapat mendukung kebutuhan seleksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, manfaat yang lebih luas terletak pada kemampuannya menyediakan dasar evaluasi pendidikan yang lebih terarah.

Karena itu, Abubakar meminta seluruh peserta mengikuti tes dengan jujur, tenang, dan sungguh-sungguh.

“Target kita bukan hanya memastikan seluruh peserta mengikuti TKA, tetapi juga menjamin pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, dan sesuai prosedur. Hasilnya harus bisa dimanfaatkan untuk melihat capaian pembelajaran sekaligus menentukan langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.

Memetakan Kesenjangan Mutu Pendidikan

Di Maluku Utara, hasil TKA memiliki arti penting karena kondisi pendidikan antardaerah tidak selalu sama. Karakteristik wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari akses transportasi dan jaringan komunikasi hingga ketersediaan tenaga pendidik serta sarana pembelajaran.

Karena itu, hasil tes tidak cukup hanya dibaca sebagai angka atau peringkat antarsekolah. Data tersebut perlu dianalisis bersama kondisi nyata yang memengaruhi proses belajar murid.

Jika terdapat perbedaan capaian akademik antarsekolah, misalnya, pemerintah perlu melihat apakah perbedaan itu berkaitan dengan kualitas pembelajaran, ketersediaan guru, fasilitas pendidikan, atau dukungan infrastruktur di wilayah masing-masing.

Pendekatan tersebut penting agar hasil pengukuran tidak berhenti sebagai laporan statistik, tetapi menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran.

Sekolah dengan capaian pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program penguatan literasi, numerasi, peningkatan kompetensi guru, maupun pemenuhan sarana pendidikan sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, TKA diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah membaca kondisi pendidikan secara lebih utuh dan merancang perbaikan berdasarkan data.

Kesempatan yang Sama bagi Setiap Anak

Abubakar menekankan bahwa setiap murid harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan akademiknya, di mana pun mereka bersekolah.

“Setiap anak, di mana pun berada dan di sekolah mana pun belajar, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya,” katanya.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah upaya Maluku Utara meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Kesetaraan tidak cukup diwujudkan dengan memastikan semua murid terdaftar sebagai peserta tes. Dukungan teknis dan kondisi pelaksanaan yang memadai juga harus menjadi perhatian.

TKA yang dimulai pekan depan akan memberikan gambaran mengenai capaian akademik murid kelas XII di Maluku Utara. Namun, pekerjaan pemerintah tidak berhenti setelah seluruh peserta menyelesaikan tes.

Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana hasil pengukuran itu diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret: memperkuat pembelajaran, meningkatkan dukungan bagi sekolah yang membutuhkan, serta memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.

Sebab, bagi murid di wilayah kepulauan, kesempatan memperoleh pendidikan bermutu semestinya tidak ditentukan oleh jarak geografis, keterbatasan jaringan, ataupun kondisi tempat mereka belajar. (@b)