Sebelas Sekolah Disambangi, Kadikbud Malut Temukan Tantangan Akses Pendidikan di Taliabu
Di Pulau Taliabu, perjuangan mendapatkan pendidikan tak selalu dimulai dari ruang kelas.
TALIABU – Di Pulau Taliabu, perjuangan mendapatkan pendidikan tak selalu dimulai dari ruang kelas. Bagi sebagian guru dan murid, perjalanan menuju sekolah justru menjadi tantangan pertama yang harus dihadapi, dari keterbatasan transportasi hingga akses yang mengharuskan mereka menyeberangi perairan.
Persoalan itu ditemukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, saat mengunjungi sejumlah sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu pada 14–19 Oktober 2026.
Selama enam hari, Abubakar bersama sejumlah kepala bidang dan tim pelayanan menyusuri wilayah utara hingga selatan Pulau Taliabu. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Djuanda Laos untuk mengidentifikasi hambatan pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Sebelas sekolah didatangi dalam rangkaian kunjungan itu. Rombongan bergerak dari Falabisahaya, Langganu, Nggele, Selati, Bobong, Kawalu, Pencado, hingga Bapenu dan Pancoran. Di setiap lokasi, mereka berdialog dengan guru dan siswa, memeriksa kondisi sarana prasarana, memantau revitalisasi sekolah, serta melihat pemanfaatan perangkat digital dalam kegiatan belajar mengajar.
“Perjuangan guru dan murid di Taliabu luar biasa. Di beberapa wilayah, akses menuju sekolah masih sulit, bahkan harus menggunakan perahu. Keterbatasan transportasi menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian,” kata Abubakar.
Bagi Dikbud Maluku Utara, kunjungan lapangan menjadi cara untuk melihat persoalan pendidikan secara lebih utuh. Laporan administratif memang memberikan gambaran tentang kondisi sekolah, tetapi belum tentu sepenuhnya menangkap kesulitan yang dihadapi guru dan murid dalam menjalankan kegiatan belajar setiap hari.
Pemetaan Kebutuhan, Bukan Sekadar Pendataan
Data Dikbud Maluku Utara mencatat, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki 20 satuan pendidikan, terdiri atas 12 SMA, tujuh SMK, dan satu sekolah luar biasa (SLB). Seluruhnya didukung sekitar 400 tenaga guru dengan jumlah murid mencapai 2.409 orang.
Angka tersebut menunjukkan bahwa layanan pendidikan telah menjangkau berbagai wilayah di Taliabu. Namun, keberadaan sekolah belum otomatis menjamin akses pendidikan berjalan mudah dan merata. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, serta persoalan transportasi masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Abubakar mengatakan, hasil identifikasi selama kunjungan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan dan ketersediaan sumber pendanaan.
Kebutuhan yang dapat dipenuhi melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) akan diarahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, persoalan yang berada di luar kemampuan pendanaan sekolah perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Pendekatan tersebut penting agar kebutuhan sekolah tidak berhenti sebagai catatan kunjungan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah penanganan yang sesuai dengan skala persoalan dan kemampuan anggaran.
Abubakar juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu atas dukungannya terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah tersebut.
Menurut dia, pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan membutuhkan koordinasi antarpemerintah. Sebab, tantangan yang dihadapi sekolah tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran, tetapi juga menyangkut akses menuju sekolah, kelayakan sarana, serta dukungan terhadap guru.
Sekolah Harus Diikuti Akses yang Memadai
Kunjungan ke sebelas sekolah itu menjadi bagian dari upaya Dikbud Maluku Utara menyusun gambaran kebutuhan pendidikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Di wilayah kepulauan seperti Taliabu, pemerataan layanan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah atau tenaga pengajar. Kemudahan akses, ketersediaan fasilitas belajar, dan kemampuan sekolah menjalankan proses pembelajaran secara optimal juga menjadi bagian penting dari persoalan tersebut.
Abubakar berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat dapat memperkuat penanganan kebutuhan pendidikan, terutama di wilayah yang menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur.
Sebab, bagi guru dan murid yang setiap hari harus menempuh perjalanan sulit demi pendidikan, keberadaan sekolah baru menjadi awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan jalan menuju sekolah, sarana belajar, dan dukungan pelayanan tersedia agar proses pendidikan dapat berlangsung lebih baik.
Dari Taliabu, persoalan itu kembali mengingatkan bahwa pemerataan pendidikan bukan semata-mata soal membangun ruang kelas, melainkan juga memastikan setiap guru dan murid memiliki kesempatan yang layak untuk belajar dan mengajar.(@b)
