Gubernur Sherly Tjoanda Puji Panitia dan Pimpinan OPD Usai Upacara HUT ke-27 Maluku Utara

SOFIFI — Upacara boleh usai, tetapi kerja di balik perayaan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara telah berjalan panjang, dari tahap persiapan dan koordinasi antarlembaga sampai seluruh kegiatan menuju puncaknya.

Saat peringatan digelar di halaman Masjid Raya Shaffulkhairaat, Sofifi, Senin (12/10/2026), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi kepada Ketua Panitia Marwan Polisiri dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam agenda tahunan itu.

Apresiasi tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kerja yang kerap tak terlihat, padahal menentukan apakah sebuah perayaan berlangsung tertib, terkoordinasi, dan berkesan bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada ketua panitia dan seluruh pimpinan OPD yang sudah bekerja dengan baik. Saya sangat mengapresiasi dedikasi luar biasa ini,” ujar Sherly dalam sekapur sirih seusai upacara peringatan HUT Provinsi Maluku Utara.

Ucapan itu menempatkan Marwan Polisiri bersama jajaran panitia sebagai bagian penting keberhasilan HUT ke-27. Acara pemerintahan yang tampak rapi menuntut pekerjaan yang tidak ringan, yakni menyatukan jadwal, mengoordinasikan kebutuhan tiap instansi, memastikan pelayanan bagi tamu, dan menjaga kegiatan tetap satu rangkaian yang saling menopang.

Apresiasi untuk Kerja yang Tidak Selalu Terlihat

Untuk agenda sebesar HUT provinsi, keberhasilan tidak datang dari satu meja kerja. Banyak pihak berkoordinasi, keputusan diambil tepat waktu, dan setiap unsur bersedia bergerak ke tujuan yang sama.

Karena itu, peran ketua panitia penting. Marwan Polisiri bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai kebutuhan penyelenggaraan sejak persiapan sampai kegiatan puncak, yang menuntut komunikasi terjaga, kepentingan diselaraskan, dan tugas tiap bagian berjalan.

Keberhasilan itu juga terkait keterlibatan seluruh pimpinan OPD dan jajaran pelaksana. Parade kebudayaan, partisipasi empat kesultanan, perlombaan, serta pelayanan publik yang melibatkan 15 OPD di Alun-alun Sofifi memperlihatkan bahwa peringatan hari jadi provinsi tidak bertumpu pada seremoni semata, melainkan juga pada peran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

Dengan demikian, apresiasi Sherly kepada Marwan dan para pimpinan OPD bermakna lebih luas: kerja kolektif, termasuk yang berlangsung di belakang layar, layak tercatat sebagai keberhasilan pemerintah.

Publik mungkin hanya melihat hasil akhir dari acara yang tertib. Kelancaran itu sebenarnya lahir dari proses panjang yang menuntut ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Dari Keberhasilan Acara ke Capaian Pembangunan

HUT ke-27 Maluku Utara tahun ini mengangkat tema “Tumbuhnya Harus Terasa”. Tema itu mengingatkan bahwa pertumbuhan daerah tidak cukup diukur lewat angka statistik, kenaikan pendapatan, atau banyaknya program yang diumumkan. Pertumbuhan perlu dirasakan masyarakat lewat layanan yang membaik, infrastruktur memadai, dan kesejahteraan yang kian merata.

Dalam pidatonya, Sherly memaparkan capaian pemerintah provinsi sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Salah satunya kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Sherly, PAD Maluku Utara naik dari sekitar Rp800 miliar saat ia dilantik menjadi Rp1,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

“PAD-nya Rp800 miliar. Hari ini APBD-P 2026 PAD-nya sudah Rp1,6 triliun, naik dua kali lipat,” kata Sherly di hadapan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada bidang pendidikan, pemerintah provinsi membebaskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB dalam 100 hari pertama kepemimpinan. Di sektor kesehatan, cakupan jaminan kesehatan diperluas melalui Universal Health Coverage (UHC) dengan dukungan sepuluh kabupaten dan kota.

Pemerintah juga membuka layanan operasi jantung di Ternate dan merencanakan renovasi RSUD Chasan Boesoirie pada 2027. Layanan radiologi di rumah sakit Sofifi turut diperkuat agar warga yang memerlukan penanganan tertentu tidak selalu dirujuk ke luar daerah.

Di sektor perumahan, rumah tidak layak huni yang direnovasi pemerintah provinsi bertambah dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.200 unit pada 2026. Targetnya naik lagi menjadi 1.500 unit pada 2027.

Untuk infrastruktur pertanian, tercatat sekitar 150 kilometer jalan tani dibangun selama 2025–2026, dan 200 kilometer direncanakan pada tahun berikutnya.

Dari sisi fiskal, pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp300 miliar dalam APBD Perubahan untuk membayar dana bagi hasil kepada kabupaten dan kota. Pada 2027, anggaran Rp250 miliar disiapkan guna mencicil kewajiban tersebut.

Rangkaian capaian itu menunjukkan arah kerja pemerintah yang hendak diperkuat. Namun, sejalan dengan tema HUT tahun ini, capaian administratif dan anggaran pada akhirnya perlu menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pekerjaan Rumah yang Masih Menunggu

Sherly juga mengakui masih ada pekerjaan yang harus dipercepat. Revitalisasi puskesmas, tambahan anggaran perbaikan sekolah, dan perlindungan hak pekerja lewat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih memerlukan perhatian.

Pemerintah provinsi turut memfasilitasi layanan isbat nikah dan pencatatan perkawinan bagi sekitar 130 nelayan yang sebelumnya hanya menikah secara agama. Identitas hukum yang lengkap itu penting agar mereka dapat mengakses pelayanan dan fasilitas negara.

Di saat yang sama, penguatan identitas budaya Maluku Utara terus didorong, antara lain lewat pembahasan regulasi penggunaan baju adat dari sepuluh kabupaten dan kota serta rencana perlombaan penyusunan Mars Maluku Utara.

Daftar itu memperlihatkan bahwa pembangunan tidak benar-benar rampung dalam satu momentum. Kebutuhan baru selalu muncul, pelayanan perlu dibenahi, dan sebagian warga masih menanti kehadiran pemerintah yang lebih terasa.

Kenaikan PAD, misalnya, penting bagi kapasitas fiskal daerah. Meski begitu, ukuran akhirnya bukan semata besarnya pendapatan, melainkan cara sumber daya dikelola untuk memperbaiki pelayanan, memperkuat infrastruktur, dan memperluas kesejahteraan hingga seluruh wilayah Maluku Utara.

Hal serupa berlaku bagi keberhasilan HUT. Acara yang tertib adalah capaian organisasi, tetapi mutu pemerintahan lebih ditentukan oleh konsistensi kerja setelah perayaan berakhir.

Marwan dan Tanggung Jawab Menjaga Semangat Kolaborasi

Apresiasi Sherly kepada Marwan Polisiri dan seluruh pimpinan OPD patut dipandang sebagai penghargaan atas kerja bersama. Memimpin kepanitiaan agenda besar pemerintahan bukan hanya memastikan acara terlaksana, tetapi juga menghubungkan banyak unsur agar bekerja searah.

Dalam hal ini, Marwan menjadi salah satu figur yang memikul tanggung jawab koordinasi, sedangkan keberhasilan keseluruhan tetap hasil sumbangan banyak pihak.

Penghargaan itu sekaligus mengingatkan bahwa semangat kolaborasi selama persiapan HUT perlu dijaga dalam tugas pemerintahan sehari-hari. Koordinasi yang baik pada agenda besar semestinya hadir pula saat warga mengurus dokumen, memerlukan layanan kesehatan, mengakses pendidikan, atau menunggu pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Masyarakat menilai pemerintah bukan hanya dari cara sebuah perayaan digelar, tetapi juga dari mudahnya pelayanan diakses, cepatnya persoalan ditangani, dan nyatanya perubahan yang dirasakan.

Di situlah tantangan sesungguhnya setelah rangkaian HUT berakhir: menjaga agar energi kolektif yang tampak di Sofifi tidak ikut berhenti bersama selesainya upacara.

Perayaan Boleh Usai, Pengabdian Harus Berlanjut

Dua puluh tujuh tahun perjalanan Maluku Utara menjadi saat untuk menengok capaian sekaligus mengukur pekerjaan yang belum tuntas. Hari jadi provinsi semestinya bukan hanya ruang mengenang perjalanan daerah, melainkan juga kesempatan memperbarui komitmen bagi masa depan.

Apresiasi kepada Marwan Polisiri dan seluruh pimpinan OPD menjadi catatan positif penyelenggaraan HUT tahun ini. Kerja yang baik memang layak dihargai, tetapi maknanya akan lebih besar bila semangat yang sama terjaga setelah sorotan publik beralih ke agenda lain.

Pada akhirnya, kelancaran pelaksanaan dapat menjadi ukuran keberhasilan sebuah perayaan. Adapun keberhasilan pemerintahan harus dibuktikan lewat pelayanan yang konsisten, pembangunan yang merata, dan kebijakan yang sungguh menjawab kebutuhan masyarakat.

HUT ke-27 Maluku Utara telah menjadi ajang apresiasi, refleksi, dan pemaparan capaian. Kini pekerjaan yang lebih panjang menanti untuk dituntaskan.

Upacara dapat selesai dalam hitungan jam dan perayaan mungkin hanya berlangsung beberapa hari. Namun, tanggung jawab membangun Maluku Utara, memastikan pertumbuhannya terasa, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat tidak mengenal upacara penutupan.

Panggung boleh dibongkar. Semangat kolaborasi jangan ikut berakhir. (@b)