Langsung ke isi
Selasa, 17 November 202622.16 WITTIDORE · MALUKU UTARA
Pemerintahan

Bappeda Maluku Utara Sisir Pesisir Halmahera Selatan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menguji pelaksanaan pembangunan daerah dari kondisi nyata di lapangan.

Bagikan
Foto resmi Kepala Bappeda Maluku Utara berbatik berdiri bersilang tangan, terkait monitoring dan evaluasi proyek APBD 2026 di Halmahera Selatan.

HALSEL – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menguji pelaksanaan pembangunan daerah dari kondisi nyata di lapangan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi sejumlah proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di Kabupaten Halmahera Selatan.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, mengatakan pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus mengevaluasi hasil pembangunan. Tim Bappeda turun langsung ke sejumlah lokasi, termasuk menyusuri kawasan pesisir Halmahera Selatan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan program pembangunan tidak berhenti pada laporan administratif dan angka realisasi anggaran. Pemerintah ingin mengetahui sejauh mana pekerjaan yang dibiayai APBD benar-benar terlaksana serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam pemantauan tersebut, kondisi geografis wilayah pesisir menjadi salah satu perhatian. Setiap kawasan memiliki karakteristik, persoalan, dan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Karena itu, penilaian terhadap keberhasilan program membutuhkan gambaran langsung dari lokasi pekerjaan.

Bagi Bappeda, kunjungan lapangan juga menjadi ruang untuk mendengar aspirasi masyarakat. Informasi mengenai kondisi infrastruktur dan kebutuhan warga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program yang sedang berjalan, sekaligus memperbaiki perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Halmahera Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam agenda monitoring dan evaluasi pembangunan tahun ini. Peninjauan dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih utuh mengenai pelaksanaan program pemerintah di luar pusat pemerintahan.

Upaya tersebut penting mengingat pemerataan pembangunan di Maluku Utara menghadapi tantangan geografis. Wilayah kepulauan dan kawasan pesisir membutuhkan pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan aksesibilitas, kondisi lingkungan, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui evaluasi langsung, Bappeda berharap pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Hasil pemantauan juga menjadi bahan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan agar dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan daerah.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang dikerjakan maupun besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun dituntut memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan pembangunan yang berdampak, termasuk bagi masyarakat di kawasan pesisir dan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. (@b)

— AKHIR BERITA —
Bagikan

Berita Terkait