Gerindra Malut Bidik APBD 2027, Sahril Thahir Minta Kader Kawal Agenda Prabowo
Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Thahir, meminta seluruh anggota DPRD dari partainya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, membedah dokumen Anggaran Pendapatan dan…
SOFIFI – Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Thahir, meminta seluruh anggota DPRD dari partainya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, membedah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Langkah itu untuk memastikan arah kebijakan anggaran daerah sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Instruksi tersebut disampaikan Sahril saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laskar Gerindra Maluku Utara di lapangan Gelanggang Olahraga (GOR) Sofifi, Minggu, 18 Oktober 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai desa itu menjadi momentum konsolidasi sekaligus penegasan kembali peran kader Gerindra dalam mengawal agenda politik partai.
Di hadapan peserta, Sahril mengisyaratkan adanya kemungkinan sejumlah pemerintah daerah belum sepenuhnya menerjemahkan agenda pemerintahan Prabowo ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
Namun, ia tidak menyebut secara spesifik pemerintah daerah yang dimaksud. Karena itu, menurut dia, pemeriksaan dokumen APBD menjadi langkah awal sebelum kader mengambil kesimpulan mengenai sejauh mana kebijakan anggaran daerah mendukung program prioritas pemerintah pusat.
“Kalau itu tidak mendukung, tentunya kami sebagai kader akan menyampaikan kepada pimpinan kami lebih tinggi, bahwa ada pemerintah di kabupaten, kota, dan provinsi yang tidak mendukung Asta Cita Pak Prabowo,” kata Sahril.
Bagi Gerindra Maluku Utara, pengawasan tersebut bukan sekadar urusan administrasi anggaran. Posisi anggota DPRD dinilai strategis untuk memastikan kebijakan belanja pemerintah daerah tidak berjalan sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.
Meski demikian, penilaian terhadap dukungan APBD harus bertumpu pada isi dokumen anggaran, program prioritas, serta alokasi belanja masing-masing daerah. Dugaan ketidaksesuaian, tanpa pemeriksaan lebih lanjut, belum cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu pemerintah daerah tidak mendukung Asta Cita.
Politik Harus Berpihak kepada Rakyat
Selain menyoroti APBD, Sahril mengingatkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan anggota DPRD Gerindra agar tidak melupakan tujuan dasar perjuangan partai.
Ia menegaskan, keberadaan kader di lembaga legislatif maupun struktur organisasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kami adalah pejuang untuk kaum miskin, kaum papa, kami adalah pejuang untuk buruh, petani, kami ada di situ. Sehingga seluruh kader Partai Gerindra harus hadir untuk itu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa konsolidasi partai tidak boleh berhenti pada penguatan struktur dan mobilisasi kader. Kehadiran politik, menurut pesan yang disampaikan Sahril, harus terlihat dalam upaya memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia juga mendorong para kader untuk ikut mengawal pelaksanaan program pemerintah yang menjadi bagian dari agenda Prabowo. Sejumlah program yang disebut antara lain pembangunan kampung nelayan, koperasi desa, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program-program itu diharapkan mendapat perhatian kader Gerindra hingga ke tingkat desa. Pengawalan diperlukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran.
Diklat dan Ujian Konsistensi Kader
Diklat Laskar Gerindra Maluku Utara yang diikuti sekitar 300 peserta menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan partai di daerah. Melalui kegiatan ini, DPD Gerindra menempatkan penguatan organisasi dan pengawasan kebijakan publik sebagai dua hal yang saling berkaitan.
Di satu sisi, kader dituntut menjaga soliditas partai. Di sisi lain, mereka harus mampu menjalankan fungsi politik secara konkret, termasuk memeriksa arah penggunaan anggaran daerah dan mengawasi program pemerintah.
Perintah membedah APBD 2027 pun menjadi tantangan bagi anggota DPRD Gerindra untuk membuktikan peran mereka melalui kerja legislasi dan pengawasan yang terukur.
Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah program dan alokasi belanja pemerintah daerah telah mendukung prioritas pembangunan yang sejalan dengan Asta Cita. Dengan demikian, sikap politik partai perlu disertai dasar yang jelas, bukan semata dugaan.
Bagi Gerindra Maluku Utara, pengawalan terhadap anggaran daerah dan program pemerintah menjadi bagian dari tanggung jawab kader untuk menerjemahkan agenda politik ke dalam kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. (@b)
