Langsung ke isi
Jumat, 20 November 202605.55 WITTIDORE · MALUKU UTARA
Pemerintahan

Biro PBJ Malut Matangkan Pengadaan 2027, Target RUP 100 Persen

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2027.

Bagikan
Kegiatan Penguatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan Biro PBJ Pemprov Maluku Utara dan diikuti perwakilan OPD di Sofifi.

SOFIFI – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2027. Langkah ini dilakukan lebih awal guna memastikan seluruh kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) terencana dengan baik, sekaligus mempertahankan capaian penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar 100 persen.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bertema “Penguatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Pengadaan yang Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Biaya, dan Tepat Sasaran”.

Kegiatan ini melibatkan hampir seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Masing-masing mengutus perwakilan dari unsur perencana, admin grup hingga tenaga teknis untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman terkait tahapan perencanaan pengadaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Malut, Krisnawanto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Biro Pengadaan untuk meningkatkan kualitas perencanaan sekaligus menjaga konsistensi capaian penayangan RUP.

Ia menyebut, capaian tahun 2026 yang berhasil menembus 100 persen penayangan RUP per 31 Maret menjadi standar yang harus dipertahankan pada tahun berikutnya.

“Sehingga Biro Pengadaan mengharapkan bahwa di tahun depan itu perencanaan yang saat ini di 2026 sudah dilaksanakan, itu menjadi lebih baik lagi. Meskipun di 2026 saat ini sudah cukup bagus, dengan hasil 31 Maret kemarin RUP kami tayang 100 persen,” ungkap Krisnawanto.

Menurutnya, mempertahankan capaian tersebut membutuhkan persiapan lebih awal. Karena itu, Biro Pengadaan mulai melakukan mitigasi perencanaan sekaligus menyampaikan informasi pengadaan kepada seluruh OPD agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses penginputan.

Dengan demikian, setelah APBD induk 2027 ditetapkan, admin grup di masing-masing OPD dapat segera memasukkan rencana pengadaan ke dalam sistem.

“Sehingga setelah nanti adanya APBD induk 2027, para admin grup bisa segera melakukan penginputan supaya 2027 itu rencana pengadaan juga bisa terselesaikan di bulan Maret, sehingga tetap mempertahankan posisi 100 persen RUP tayang,” jelasnya.

Selain mengejar target penayangan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai kekurangan dalam proses perencanaan sebelumnya.

Krisnawanto mengungkapkan, sejumlah paket pengadaan yang telah ditayangkan dalam RUP masih berpotensi membutuhkan penyempurnaan data. Karena itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai mekanisme perbaikan dan revisi paket pengadaan.

“Kegiatan ini murni dari Biro Pengadaan yang sangat concern untuk bagaimana memperbaiki hal-hal yang perlu kita koreksi. Contohnya mungkin ada di RUP, di rencana pengadaan yang sudah ditayangkan, ada perbaikan data yang perlu dilakukan revisi. Tadi sudah kami sampaikan dalam materi bagaimana melakukan perbaikan revisi paket,” katanya.

Ia menegaskan, keberhasilan perencanaan pengadaan tidak semata-mata diukur dari persentase penayangan RUP. Lebih dari itu, setiap OPD harus mampu memastikan kebutuhan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Karena itu, seluruh perencana OPD diingatkan agar mulai melakukan identifikasi kebutuhan untuk tahun anggaran 2027 sejak dini. Perencanaan harus memperhatikan kualitas barang dan jasa, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi anggaran serta sasaran yang ingin dicapai.

“Kemudian kita mengingatkan ke setiap perencana di OPD, melakukan identifikasi kebutuhan di awal saat ini untuk tahun depan 2027 agar perencanaan di tahun 2027 itu tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran,” tutupnya.

Melalui langkah tersebut, Biro Pengadaan PBJ Malut berharap capaian 100 persen penayangan RUP tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga diikuti peningkatan kualitas perencanaan sehingga proses pengadaan pemerintah berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (@b)

— AKHIR BERITA —
Bagikan

Berita Terkait