100 Pekerja Konstruksi Tidore Jalani Pembekalan dan Uji Sertifikasi Padat Karya
Sebanyak 100 pekerja konstruksi di Kota Tidore Kepulauan menjalani pembekalan dan uji sertifikasi padat karya yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum.

TIDORE — Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura menggagas program padat karya yang kini diikuti 100 pekerja konstruksi dari Kota Tidore Kepulauan. Pembekalan dan uji sertifikasi tersebut berlangsung di pelataran Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, pada Rabu (18/11/2026).
Pembukaan kegiatan secara resmi dilakukan oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rudi Ipaenin, yang tampil mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan. Dalam sambutannya, Rudi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum serta Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini.
Menurut Rudi, kegiatan ini mencerminkan perhatian pemerintah dalam mendorong mutu sumber daya manusia, terutama tenaga kerja konstruksi di daerah.
Rudi menuturkan, “Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Berbagai pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan tenaga kerja konstruksi yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan profesionalisme,” tuturnya.
Peserta diuji untuk jabatan kerja tukang pasang bata dan plesteran, dua keterampilan yang dinilai krusial dalam pekerjaan konstruksi gedung.
Rudi juga menggarisbawahi bahwa padat karya bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan turut membuka lapangan kerja dan mengasah keterampilan masyarakat setempat.
Chandra Permana, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, memandang bahwa melalui padat karya, pembangunan diharapkan memberi dampak lebih luas, yakni membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli warga setempat.
Chandra menegaskan, “Melalui kegiatan ini, tenaga kerja lokal diharapkan memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai jaminan mutu sekaligus perlindungan hukum, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,” tuturnya.
Irene Yusiana Roba Putri, anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara, menyampaikan secara daring melalui zoom meeting bahwa sertifikasi merupakan pengakuan resmi atas kompetensi tenaga kerja.
Menurut Irene, “Sertifikasi bukan sekadar pemenuhan dokumen, tetapi bentuk pengakuan resmi terhadap kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki setiap tenaga kerja,” katanya.
Kegiatan ini menyasar tenaga kerja konstruksi yang telah berpengalaman sebagai tukang bangunan, namun belum mengantongi sertifikat kompetensi. (@b)



