Langsung ke isi
Senin, 23 November 202607.07 WITTIDORE · MALUKU UTARA
Pemerintahan

Cegah Fraud, PBJ Malut Perkuat Integritas Pengadaan di Halsel

Biro PBJ Setda Maluku Utara memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di Halmahera Selatan lewat transformasi digital dan penekanan integritas untuk mencegah fraud.

Bagikan
Peserta pembinaan dan penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (22/7/2026).

HALSEL – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang profesional, transparan, serta berintegritas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah dengan fokus pada penguatan implementasi e-Kontrak, e-Katalog Versi 6, konsolidasi pengadaan, serta tata kelola pengadaan yang akuntabel dan efektif di Kabupaten Halmahera Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (22/7/2026), dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan, H. Agus Heriawan, SP., S.Hut., M.Si., IPM., ASEAN Eng.

Dalam sambutannya, Agus menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama yang tidak boleh ditawar dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebab, praktik kecurangan atau fraud dalam pengadaan bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap kualitas pembangunan dan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, transformasi digital telah menghadirkan sistem pengadaan yang semakin terbuka, transparan, dan kompetitif. Namun, kecanggihan teknologi tidak akan berarti tanpa diikuti komitmen dan integritas aparatur yang menjalankannya.

“Transformasi digital menghadirkan sistem yang semakin transparan dan akuntabel. Namun keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada integritas para pelaksananya,” tegas Agus.

Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT., melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ, Takdir Ali Mahmud, S.ST., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda pembinaan rutin.

Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat kapasitas aparatur sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan di seluruh kabupaten/kota.

Ia menekankan, keberhasilan transformasi pengadaan tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan sistem digital. Kompetensi, komitmen, dan integritas sumber daya manusia tetap menjadi faktor penentu.

Sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan, terutama pengelolaan kontrak melalui SPSE, implementasi e-Kontrak, pemanfaatan e-Katalog Versi 6, hingga penerapan konsolidasi pengadaan.

Karena itu, peserta diminta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam pemahaman, berdiskusi, dan menyamakan persepsi agar materi yang diperoleh dapat diterapkan langsung di masing-masing perangkat daerah.

Sebagai UKPBJ Level 3 Proaktif, Biro PBJ Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota, guna mewujudkan pengadaan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, Takdir Ali Mahmud yang merupakan narasumber bersertifikat kompetensi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), memaparkan sejumlah materi strategis terkait arah transformasi digital pengadaan nasional.

Materi meliputi implementasi e-Kontrak, optimalisasi e-Katalog Versi 6, penguatan tata kelola kontrak melalui SPSE, serta strategi konsolidasi pengadaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.

Tak hanya aspek teknis, penguatan kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan juga menjadi perhatian. Termasuk pengembangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) serta peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B.

Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pembaruan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2026–2029 yang diselaraskan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kegiatan ini diikuti unsur UKPBJ, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, PPK, Pejabat Pengadaan, serta para camat se-Kabupaten Halmahera Selatan.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis. Berbagai persoalan dan pengalaman terkait pelaksanaan pengadaan di masing-masing perangkat daerah turut menjadi bahan pembahasan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi tim Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara bersama Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, di kediamannya.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro PBJ dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, atas dukungan yang terus diberikan dalam mendorong peningkatan kompetensi aparatur daerah.

Bupati berharap sinergi tersebut tidak berhenti pada kegiatan pembinaan, tetapi terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas.

Melalui penguatan kapasitas aparatur dan percepatan transformasi digital, Biro PBJ Maluku Utara berharap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya semakin tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan belanja pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (@b)

— AKHIR BERITA —
Bagikan

Berita Terkait