Langsung ke isi
Senin, 23 November 202608.09 WITTIDORE · MALUKU UTARA
Pemerintahan

Pokja IV Perketat Verifikasi Rumdis Korem 152/Babullah, BPBJ Malut Tegaskan Tender Bebas Intervensi

Pokja Pemilihan IV memastikan setiap penyedia jasa konstruksi paket Rumah Dinas Korem 152/Babullah memenuhi syarat administrasi, legalitas, dan kemampuan teknis.

Bagikan
Pokja Pemilihan IV memeriksa dokumen asli peserta tender Paket Pembangunan Rumah Dinas Korem 152/Babullah dalam pembuktian kualifikasi, Senin (22/6/2026).

SOFIFI – Transparansi dan profesionalisme menjadi perhatian utama Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan IV dalam proses pengadaan Paket Pembangunan Rumah Dinas Korem 152/Babullah. Melalui tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja memastikan setiap penyedia jasa konstruksi yang mengikuti tender benar-benar memenuhi persyaratan administrasi, legalitas, dan kemampuan teknis.

Pembuktian kualifikasi berlangsung di Ruang Rapat Pokja, Senin (22/6/2026). Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan proses pemilihan penyedia berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Ketua Pokja IV, Abdurrahman Selayar, SP, menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara langsung terhadap dokumen asli yang dibawa masing-masing peserta tender. Dokumen tersebut meliputi Sertifikat Badan Usaha (SBU), Nomor Induk Berusaha (NIB), akta pendirian dan perubahan perusahaan, hingga rekam jejak pengalaman mengerjakan proyek sejenis.

Menurutnya, pembuktian tersebut bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur kesesuaian antara dokumen yang diunggah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan kondisi dan kemampuan sebenarnya dari setiap penyedia.

“Kami berkomitmen menjalankan setiap tahapan pemilihan secara transparan dan akuntabel, sesuai regulasi yang berlaku, demi mendapatkan penyedia yang benar-benar berkompeten dan menghasilkan infrastruktur berkualitas bagi Korem 152/Babullah,” tegas Abdurrahman.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT, menegaskan bahwa seluruh proses tender di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus mengedepankan prinsip keterbukaan, profesionalitas, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Hairil meminta Pokja bekerja secara cermat dan objektif dalam menyeleksi calon penyedia. Sebab, kualitas proses pemilihan sangat menentukan keberhasilan pekerjaan di lapangan.

Baginya, ketegasan dalam proses verifikasi bukan sekadar formalitas pengadaan. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan upaya pencegahan terhadap risiko pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan, hingga proyek yang berpotensi mangkrak.

Ia juga berharap sinergi antara BPBJ dan Pokja terus diperkuat agar proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.

Paket Pembangunan Rumah Dinas Korem 152/Babullah sendiri diharapkan segera memasuki tahap pelaksanaan setelah seluruh rangkaian seleksi penyedia diselesaikan sesuai ketentuan.

Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan sarana dan prasarana personel TNI di wilayah Maluku Utara, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan produktivitas prajurit dalam menjalankan tugas.

Melalui proses pengadaan yang transparan, profesional, dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan tidak hanya memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, tetapi juga memperkuat sinergi kelembagaan dengan TNI dalam mendukung pembangunan dan pelayanan di daerah. (@b)

— AKHIR BERITA —
Bagikan

Berita Terkait