Pokja BPBJ Malut Perketat Seleksi Tender Rehabilitasi Kedaton Kesultanan Ternate
Pokja Pemilihan II BPBJ Maluku Utara memperketat seleksi penyedia jasa Paket Rehabilitasi Kawasan Kedaton Kesultanan Ternate lewat pembuktian kualifikasi, Senin (8/6/2026).

TERNATE – Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, memperketat proses seleksi penyedia jasa untuk Paket Rehabilitasi Kawasan Kedaton Kesultanan Ternate.
Langkah tersebut dilakukan melalui tahapan Pembuktian Kualifikasi yang berlangsung di Ruang Pokja BPBJ Malut, Senin (8/6/2026), guna memastikan seluruh dokumen peserta tender benar-benar sah dan sesuai persyaratan.
Ketua Pokja Pemilihan II, Arafat Talaba, S.E., menegaskan, pembuktian kualifikasi menjadi tahapan penting dalam memastikan penyedia jasa yang nantinya terpilih memiliki kompetensi, legalitas, serta pengalaman kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi ini kami jalankan dengan sangat teliti dan terbuka. Kami ingin memastikan bahwa penyedia jasa yang nantinya terpilih benar-benar memiliki kompetensi, legalitas, serta rekam jejak yang valid sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan,” jelas Arafat.
Dalam proses tersebut, peserta tender yang diundang diwajibkan memperlihatkan dokumen asli, mulai dari legalitas perusahaan, pengalaman pekerjaan di bidang terkait, hingga persyaratan teknis dan administrasi lainnya.
Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas memastikan kelengkapan berkas yang telah diunggah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), tetapi juga menelusuri keabsahan dan kebenaran data hingga ke sumbernya.
Pokja Pemilihan II memastikan seluruh peserta mendapatkan perlakuan yang sama, dengan standar penilaian yang objektif dan berpedoman pada regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Semua peserta diperlakukan sama, standar penilaiannya sama. Kami bekerja berdasarkan bukti tertulis dan data yang sah saja,” ungkap salah satu anggota Pokja Pemilihan II yang terlibat langsung dalam pemeriksaan dokumen.
Ketelitian dalam tahapan ini dinilai sangat penting. Sebab, rehabilitasi Kawasan Kedaton Kesultanan Ternate bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya menjaga warisan sejarah dan budaya yang memiliki nilai tinggi bagi masyarakat Maluku Utara.
Kedaton Kesultanan Ternate merupakan salah satu ikon kebudayaan daerah. Karena itu, proses rehabilitasi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa yang memiliki kemampuan memadai, agar pekerjaan nantinya sesuai spesifikasi teknis tanpa mengabaikan nilai historis bangunan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Hairil Hi. Hukum, S.T., M.T., menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga integritas proses pengadaan pemerintah.
Menurutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, melainkan standar operasional yang wajib dijalankan seluruh anggota Pokja dalam setiap tahapan tender.
“Kami berkomitmen penuh untuk menghadirkan proses pengadaan yang berintegritas. Penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, melainkan standar operasional yang wajib diterapkan oleh seluruh anggota Pokja. Kami ingin memastikan anggaran pemerintah benar-benar menghasilkan output pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Hairil.
Seluruh rangkaian Pembuktian Kualifikasi juga didokumentasikan secara administratif sebagai bagian dari upaya memastikan proses tender berjalan sesuai ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Melalui pengawasan BPBJ dan ketelitian Pokja Pemilihan II, proses seleksi diharapkan mampu menghasilkan penyedia jasa yang kredibel dan profesional.
Dengan demikian, rehabilitasi Kawasan Kedaton Kesultanan Ternate dapat terlaksana secara optimal, sekaligus menjaga keberlanjutan warisan sejarah dan budaya Kesultanan Ternate bagi generasi mendatang. (@b)



