Langsung ke isi
Senin, 23 November 202607.07 WITTIDORE · MALUKU UTARA
Pemerintahan

Biro PBJ Malut Perkuat Digitalisasi Pengadaan, Halsel Didorong Bebas Praktik Fraud

Biro PBJ Setda Maluku Utara mendorong transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Halmahera Selatan untuk memperkuat transparansi dan menutup ruang praktik fraud.

Bagikan
Jabat tangan dan penyerahan plakat dalam rangkaian kegiatan Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara.

HALSEL – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah terus mendorong transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus menutup ruang terjadinya praktik penyimpangan atau fraud dalam pembangunan daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan pembinaan dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (22/7/2026), bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.

Kegiatan yang mengusung tema Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penguatan Implementasi e-Kontrak, e-Katalog Versi 6, Konsolidasi Pengadaan, serta Tata Kelola Pengadaan Menuju Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang Akuntabel, Efektif, dan Berintegritas itu dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan, H. Agus Heriawan.

Dalam sambutannya, Agus menegaskan bahwa integritas harus menjadi prinsip utama yang tidak boleh ditawar dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya, praktik kecurangan atau fraud masih menjadi ancaman serius yang dapat merusak kualitas pembangunan sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Transformasi digital menghadirkan sistem yang semakin transparan dan akuntabel. Namun keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada integritas para pelaksananya,” tegas Agus.

Ia mengingatkan seluruh aparatur agar bekerja secara profesional, taat regulasi, serta tidak memberikan ruang bagi praktik penyimpangan dalam proses pengadaan.

Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Hairil Hi. Hukum, ST., MT., melalui Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ, Takdir Ali Mahmud, S.ST., M.Si., menjelaskan bahwa pembinaan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kualitas tata kelola pengadaan di daerah.

Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi dan sistem elektronik. Lebih dari itu, dibutuhkan kesiapan kompetensi, komitmen, serta integritas aparatur agar transformasi tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas belanja pemerintah.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pembinaan ini, di antaranya pengelolaan kontrak melalui SPSE, implementasi e-Kontrak, optimalisasi e-Katalog Versi 6, hingga strategi konsolidasi pengadaan.

Takdir menegaskan, Biro PBJ Maluku Utara sebagai UKPBJ Level 3 Proaktif akan terus memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Dalam pemaparannya sebagai narasumber bersertifikat kompetensi LKPP, Takdir menguraikan berbagai materi strategis, termasuk penguatan tata kelola kontrak, optimalisasi transaksi melalui e-Katalog Versi 6, serta konsolidasi pengadaan untuk menciptakan efisiensi belanja pemerintah.

Penguatan kapasitas Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dan peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B juga menjadi perhatian penting dalam menghadapi semakin kompleksnya proses pengadaan pemerintah.

Selain itu, peserta dibekali pemahaman mengenai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2026–2029 yang telah diperbarui dan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut melibatkan UKPBJ, JF PPBJ, PPK, Pejabat Pengadaan, hingga para camat se-Kabupaten Halmahera Selatan. Diskusi dan pertukaran pengalaman berlangsung dinamis guna menyamakan persepsi serta memperkuat penerapan kebijakan pengadaan di masing-masing perangkat daerah.

Usai kegiatan, tim Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara melanjutkan agenda silaturahmi dengan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, di kediamannya.

Dalam pertemuan itu, Bassam Kasuba menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro PBJ dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur pengadaan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, atas dukungan dan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat kompetensi aparatur daerah.

Bassam berharap sinergi tersebut terus dijaga dan ditingkatkan demi mendukung pembangunan Halmahera Selatan yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas.

Penguatan tata kelola pengadaan ini sekaligus menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi maupun prosedur belanja pemerintah. Di dalamnya terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anggaran publik digunakan secara tepat, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan percepatan digitalisasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta konsistensi menjaga integritas, Biro PBJ Maluku Utara berharap pengadaan pemerintah dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (@b)

— AKHIR BERITA —
Bagikan

Berita Terkait