Rudi Ipaenin Minta Target Agen Perlinsos Segera Terpenuhi demi Digitalisasi Bantuan Sosial Pemkot Tidore
Asisten Sekda Rudi Ipaenin meminta target agen perlinsos segera terpenuhi dan koordinasi diperkuat demi digitalisasi bantuan sosial di Tidore Kepulauan.
TIDORE — Pemkot Tidore Kepulauan mendorong percepatan digitalisasi bantuan sosial supaya pengelolaannya lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Rudi Ipaenin, Asisten Sekda untuk bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Tidore Kepulauan, saat memimpin rapat pada Rabu (14/10/2026).
Rapat percepatan digitalisasi bantuan sosial itu diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan. Pertemuan digelar di Aula Handayani Dinas Pendidikan.
Menurut Rudi, program ini hanya akan berhasil bila ada sinergi dari pemerintah kota sampai tingkat desa dan kelurahan. Ia mengakui jumlah agen perlinsos di sebagian desa dan kelurahan belum sesuai target.
Rudi menyampaikan bahwa pemerintah kota telah menjalin kerja sama dengan Polresta Tidore dan Kodim 1505/Tidore. Seluruh Bhabinkamtibmas dan Babinsa dilibatkan sebagai agen perlinsos.
“Ini merupakan langkah strategis yang harus kita optimalkan melalui pembekalan, koordinasi, dan pendampingan di lapangan,” ungkapnya.
Para camat, lurah, dan kepala desa diminta Rudi berperan aktif. Mereka diminta memastikan kebutuhan agen di wilayah masing-masing terpetakan dengan baik.
“Saya minta agar mengambil peran aktif. Pastikan kebutuhan agen di wilayah masing-masing terpetakan dengan baik, masyarakat memperoleh informasi yang benar, dan setiap kendala segera dilaporkan untuk dicarikan solusi bersama,” tegasnya.
Rudi juga berharap Tim Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memperkuat koordinasi teknis. Perhatian utama diarahkan pada kesiapan data kependudukan, proses identifikasi dan verifikasi yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing, serta pengatasan hambatan teknis yang muncul di lapangan.
Tiga hal menjadi perhatian bersama, yakni mempercepat pemenuhan target agen perlinsos, memperkuat edukasi dan pendampingan masyarakat, serta menjaga integritas dan akuntabilitas.
Hasil rapat, kata Rudi, diharapkan berupa tindakan nyata, penugasan yang jelas bagi tiap pihak, tenggat yang dapat diukur, serta evaluasi berkala.
“Jangan sampai kita kuat dalam koordinasi, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Ingat, keberhasilan program ini bukan diukur dari banyaknya agen yang ditetapkan di atas kertas, melainkan dari kesiapan mereka melayani dan kemudahan masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan sosial,” tegasnya. (@b)
