Langsung ke isi
Senin, 23 November 202607.23 WITTIDORE · MALUKU UTARA
Pemerintahan

Malut Jadi Pelopor Nasional, UKPBJ Papua Belajar Strategi Konsolidasi Pengadaan Konstruksi

Keberhasilan Maluku Utara mengintegrasikan kontrak payung dengan konsolidasi pengadaan konstruksi jalan lapen menjadikannya rujukan nasional dan menarik UKPBJ Papua belajar.

Bagikan
Delegasi UKPBJ Provinsi Papua berfoto bersama jajaran Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara usai kunjungan kerja di Ruang Rapat Biro PBJ, Rabu (30/9/2026).

SOFIFI – Maluku Utara kembali mencatat terobosan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keberhasilan mengintegrasikan skema kontrak payung dengan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi jalan lapen menjadikan daerah ini sebagai rujukan nasional.

Terobosan tersebut menarik perhatian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Papua yang melakukan kunjungan kerja sekaligus konsultasi teknis di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Maluku Utara, Rabu (30/9/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro PBJ, Lantai 1 Kantor Gubernur Maluku Utara, menjadi bagian dari studi komparatif untuk memperdalam strategi konsolidasi pengadaan dalam meningkatkan efisiensi anggaran belanja pemerintah.

Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Hairil Hi. Hukum, S.T., M.T., menyambut langsung delegasi Papua. Ia mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Maluku Utara sebagai daerah tujuan pembelajaran tata kelola pengadaan konstruksi.

Hairil menegaskan, Maluku Utara menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil menggabungkan skema kontrak payung dengan konsolidasi pengadaan untuk pekerjaan konstruksi jalan lapen.

“Terobosan ini menjadikan Maluku Utara sebagai percontohan nasional dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Peran strategis PPK, Pokja Pemilihan, serta kesiapan regulasi dan SK penugasan menjadi kunci sukses skema ini,” ujar Hairil.

Menurutnya, keberhasilan konsolidasi pengadaan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme teknis, tetapi juga kesiapan kelembagaan, regulasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Sementara itu, Kasubag Pemantauan Evaluasi UKPBJ Papua, Rosihan Hatari, S.Pt., M.Si., menjelaskan bahwa Maluku Utara dipilih karena memiliki pengalaman konkret dalam menerapkan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi.

Papua, kata Rosihan, saat ini mendapat mandat untuk menerapkan konsolidasi pengadaan konstruksi. Karena itu, pihaknya membutuhkan referensi langsung dari daerah yang telah berhasil menjalankan skema tersebut.

“Kami memilih belajar ke Maluku Utara ketimbang ke Jawa karena kesamaan konteks dan karakteristik wilayah Indonesia Timur. Konsolidasi konstruksi ini hal baru di Indonesia, jadi kami ingin mempelajari langkah konkretnya langsung dari pelopornya,” tutur Rosihan.

Dalam sesi teknis, Kepala Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa BPBJ Malut, Takdir Ali Mahmud, S.T., M.Si., memaparkan isu strategis terkait skema konsolidasi pengadaan dan implementasi kontrak payung pada pekerjaan konstruksi.

Pemaparan tersebut dilanjutkan dengan penjelasan teknis oleh Imel Berlian dari Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, selaku Tim Teknis Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Lapen.

Imel menjelaskan berbagai dokumen yang harus disiapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mulai dari persiapan anggaran, administrasi, hingga tahapan pelaksanaan metode e-purchasing.

Diskusi kemudian dipandu Plt. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Krisnawanto, S.T., M.Si. Pembahasan difokuskan pada mekanisme kerja Pokja Konsolidasi, tahapan persiapan dokumen, teknis negosiasi harga dalam skema kontrak payung, serta mitigasi risiko hukum dan administratif.

Delegasi UKPBJ Papua dipimpin Rosihan Hatari bersama Kasubag Advokasi Leonard Paisei, S.H., M.Si., Jabfung BPBJ Ahli Muda Sahar, S.Kep., M.M., serta dua pelaksana, Zul Chaidir F, S.Kom., M.M., dan Leonar Hariyanto Asmuruf.

Pertemuan turut dihadiri jajaran pejabat fungsional, kepala bagian BPBJ, PPK, Pokja terkait, serta perwakilan Dinas PUPR Maluku Utara.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat sebagai cendera mata dari Kepala Biro PBJ Malut kepada delegasi UKPBJ Papua, dilanjutkan foto bersama.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antarpemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur. Pertukaran pengalaman tersebut sekaligus menjadi upaya mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. (@b)

— AKHIR BERITA —
Bagikan

Berita Terkait